STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA.

STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA.

sebelumnya saya membuat artikel blog ini untuk memenuhi tugas mata kuliah softskill saya jika adapun lembaga atau hak cipta orang lain yang tersinggung terkait dengan mengenai materi yang saya buat, mohon maaf saya juga mencantumkan refrensi berdasarkan materi yang saya buat terima kasih.

:: Visi

• Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil

:: Misi

• Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
• Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif  dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
• Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
• Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

:: Nilai-Nilai Strategis Bank Indonesia

Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork

:: Sasaran Strategis

• Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :
• ·         Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran
• ·         Menjaga stabilitas nilai tukar
• ·         Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien
• ·         Menjaga SSK yang didukung dengan penguatan surveillance SP
• ·         Mewujudkan keuangan  inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis
• ·         Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar
• ·         Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel
• ·         Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan governance
• ·         Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten
• ·         Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI
• ·         Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK

TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA

:: Tujuan Tunggal

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal,

yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung

dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan

terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin

pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan

tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank

Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya

tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

:: Tiga Pilar Utama

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan

tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut (klik pada gambar dibawah) perlu

diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara

 efektif dan efisien

PILAR 2. MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

Sesuai dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu

tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Di bidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga

yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta

mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Disisi lain dalam rangka

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang

melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa

sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik yang bersifat real time,

sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis

kartu.

Untuk mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank

Indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan acuan yang

ditetapkan yaitu Blue Print Sistem Pembayaran Nasional. Pengembangan tersebut

direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan yang diarahkan pada

pengurangan risiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi pelayanan jasa

sistem pembayaran.

Pada sistem pembayaran non tunai, saat ini penyediaan layanan jasa pembayaran

sebagian besar dilakukan oleh perbankan baik melalui rekening bank di Bank

Indonesia, hubungan bilateral antar bank maupun melalui jaringan internal bank yang

dimilikinya. Layanan pembayaran dana antar nasabah tersebut biasanya dilakukan

melalui transfer elektronik, sistem kliring maupun melalui sistem Bank Indonesia Real

Time Gross Settlement (BI-RTGS). Dari sisi piranti pembayaran, secara historis sistem

pembayaran non tunai di Indonesia didominasi oleh piranti pembayaran

berbasis warkat, namun dalam perkembangannya piranti elektronik mulai banyak

berperan terutama sejak dioperasikannya sistem BI-RTGS pada bulan November

untuk penyelesaian transaksi bernilai besar atau urgent.

Sementara itu dalam kaitannya dengan pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia

memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran

yang efisien, cepat, tepat dan aman. Fungsi pengawasan sistem pembayaran ini

selain berwenang untuk memberikan izin operasional terhadap pihak yang

menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran juga berwenang untuk

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran baik yang

dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain di luar Bank Indonesia.

AKUNTABILITAS

Undang-Undang Bank Indonesia No. 23/1999 menuntut adanya akuntabilitas dan

transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan anggaran Bank

Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut dari Bank Indonesia

tersebut dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat ikut melakukan

pengawasan terhadap setiap langkah kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia.

Dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang, prinsip akutabilitas dan transparansi

diterapkan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat luas secara

terbuka melalui media massa, pada setiap awal tahun, mengenai evaluasi

pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya, serta rencan kebijakan

moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan

datang. Informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden

dan DPR.

Sejalan dengan fungsi pengawasan yang diemban oleh DPR, Bank

Indonesia juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan

pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap triwulan atau

sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR.

Demi tercapainya transparansi di bidang anggaran, Bank Indonesia

berkewajiban menyampaikan anggaran tahunannya kepada DPR. Disamping itu,

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia juga disampaikan kepada Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diteliti dan diumumkan kepada masyarakat

melalui media massa.

Bank Indonesia juga diwajibkan menyusun neraca singkat mingguan yang

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Masih merupakan bagian

dari transparansi, Bank Indonesia secara berkala menerbitkan berbagai

publikasi seperti Laporan Mingguan, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia

Bulanan, Tinjauan Kebijakan Moneter Bulanan, Perkembangan Ekonomi

dan Moneter Triwulanan, Laporan Triwulanan Perkembangan Kebijakan

Moneter, dan Laporan Tahunan.

Struktur organisasi Bank Indonesia

Setiap organisasi perbankan dipastikan memiliki struktur organisasi, tak terkecuali Bank Indonesia. Keberadaan struktur organisasi pada lembaga perbankan berguna untuk mempermudah pengawasan kinerja serta pengendalian karyawannya.

Presiden, melalui persetujuan DPR, mengusulkan serta mengangkat Gubernur dan Deputi Gubernur Senior. Sementara Deputi Gubernur, diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, seseorang harus memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai berikut:

·         Berkewarganegaraan Indonesia

·         Memiliki akhlak dan moral yang tinggi

·         Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Ekonomi, Keuangan, Perbankan, atau Hukum.

Sebagai pimpinan Bank Indonesia, Dewan Gubernur berkewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. Selain itu, peraturan kepegawaian mencakup sistem penggajian, penghargaan, pensiun, tunjangan hari tua, serta bentuk penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia juga menjadi kewenangan Dewan Gubernur BI.

Kinerja Dewan Gubernur beserta anggotanya dalam melaksanakan tugas maupun dan wewenangnya dinilai oleh DPR. Untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan benar, DPR melakukan telaah pada beberapa hal, yakni laporan keuangan tahunan BI, anggaran operasional dan investasi BI, serta prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI.

Untuk saat ini, struktur organisasi Bank Indonesia terdiri dari 21 direktorat. 2 biro independen (berdiri sendiri), 5 biro dalam koordinasi Direktorat, 4 unit khusus serta 1 pusat pendidikan & studi Kebanksentralan di Kantor Pusat, 37 unit Kantor Bank Indonesia (KBI), dan 4 Kantor Perwakilan (KPW) yang masing-masing berposisi di London, New York, Tokyo, dan Singapura.

Bank Indonesia melakukan tugasnya melalui 4 sektor satuan kerja (sektor moneter, sektor perbankan, sektor sistem pembayaran, dan sektor manajemen intern), KBI, maupun KPW yang kesemuanya bertanggung jawab pada Dewan Gubernur.

Demi memelihara kestabilan nilai Rupiah, baik terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang negara lain, Bank Indonesia telah mengemban 3 tugas pokok, yakni :

1.       Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, BI telah melakukan beberapa hal terkait dengan fungsi lender of the last resort, pelaksanaan kebijakan nilai tukar, wewenang mengelola cadangan devisa, dan penyelenggaraan survei.

2.       Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI diberi kewenangan untuk melaksanakan dan memberi izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan laporan kegiatannya, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran (seperti mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah) pada lembaga keuangan lainnya.

3.       Mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia berhak untuk menetapkan peraturan, memberi dan mencabut izin usaha, melaksanakan pengawasan, serta mengenakan sanksi terhadap bank yang pantas menerima sanksi.

Refrensi :

http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/governance/commitment/visimisi/Contents/Default.aspx