pendidikan kewarganegaraan
hak dan kewajiban.
• Kata
pengantar
Makalah ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata
kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam makalah ini membahas tentang latar
belakang Pendidikan Kewarganegaraan, landasan hukum, tujuan pendidikan
kewarganegaraan, pengertian bangsa dan negara sekaligus hak dan kewajiban warga
negara. atas perhatiannya terhadap makalah ini, dan berharap semoga makalah ini
bermanfaat bagi diri saya sendiri dan khususnya pembaca pada umumnya.
• Latar
belakang
Seperti yang kita ketahui, setiap suatu bangsa mempunyai
sejarah perjuangan dari para orang-orang terdahulu yang dimana terdapat banyak
nilai-nilai nasionalis, patriolis dan lain sebagainya yang pada saat itu
mengikat erat pada setiap jiwa warga negaranya. Seiring perkembangan zaman dan
kemajuan teknologi yang makin pesat, nilai-nilai tersebut makin lama makin
hilang dari diri seseorang di dalam suatu bangsa, oleh karena itu perlu adanya
pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut agar terus menyatu dalam
setiap warga negara agar setip warga negara tahu hak dan kewajiban dalam
menjalankan kehidupan berbangasa dan bernegara.
- TUJUAN
Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk
menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta
tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan
nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji
dan akan menguasai imu pengetahuaan dan teknologi serta seni.Selain itu juga
bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia yang berbudi luhur,
berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan
rohani.
Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan
sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap
ini disertai perilaku yang:
1. Beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
2. Berbudi
pekerti luhur, berdisiplin dalam masnyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Rasional,
dinamis, dan sabar akan hak dan kewajiban warga negara.
4. Bersifat
profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
5. Aktif
memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan
kemanusiaan, bangsa dan negara.
Melalui pendidikan Kewarganegaraan , warga negara Republik
indonesia diharapkan mampu “memahami”, menganalisa, dan menjawab
masalah-masalah yang di hadapi oleh masyarakat , bangsa dan negaranya secra
konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan nasional seperti yang
di gariskan dalam pembukaan UUD 1945.
- BANGSA
Menurut Hans Kohn (Kaelan, 2002: 212-213) bahwa bangsa
terbentuk oleh persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan
kewarganegaraan. Sedangkan Ernest Renan menyatakan bahwa bangsa (nation) adalah
suatu solidaritas, suatu jiwa, suatu asas spiritual, suatu solidaritas yang
dapat tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah lampau dan bersedia dibuat
di masa yang akan datang. Meskipun dikalangan pakar kenegaraan belum terdapat
persamaan pengertian bangsa, namun faktor objektif yang terpenting dari suatu
Bangsa adalah kehendak atau kemauan bersama yang lebih dikenal dengan
nasionalisme. Fredrich Hertz dalam bukunya “Nationality in History and
Politics” mengemukakan bahwa setiap bangsa mempunyai 4 (empat) unsur aspirasi
sebagai berikut:
1. Keinginan
untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi,
politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.
2. Keinginan
untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan
bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.
3. Keinginan
dalam kemandirian, keunggulan, individualisme, keaslian, atau kekhasan.
4. Keinginan
untuk menonjol (unggul) diantara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan,
pengaruh, dan prestise.
- NEGARA
Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di
permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik,
sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara
minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang
berdaulat serta pengakuan dari negara lain.
Pengertian Negara Berdasarkan Pendapat Para Ahli :
– Roger F. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang
mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
– Georg Jellinek : Negara merupakan organisasi kekuasaan
dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.
– Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi
manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang
sama.
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk
republik yang telah diakui oleh dunia internasional dengan memiliki ratusan
juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas serta terdapat organisasi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa.
Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara
tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung
tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945
yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama.
Fungsi-Fungsi Negara :
1. Mensjahterakan rakyat
Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat
masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
2. Melaksanakan
ketertiban
Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan
damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh
masyarakat.
3. Pertahanan
dan keamanan
Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari
segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.
4. Menegakkan
keadilan
Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat
warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.
Teori Terjadinya Negara Terdapat beberapa teori antara lain
sebagai berikut:
1. Teori
Kenyataan, timbulnya suatu negara ketika telah terpenuhi unsur-unsur negara
(daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat) maka pada saat itu juga negara
sudah menjadi suatu kenyataan.
2. Teori
Ketuhanan, timbulnya negara karena Tuhan menghendaki. Kalimat Atas berkat
rahmat Allah Yang Maha Kuasa (by the grace of god) menunjuk ke arah teori ini,
walaupun bangsa Indonesia tidak menganut teori ini.
3. Teori
Perjanjian, negara timbul karena perjanjian yang diadakan antara manusia yang
tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan.
Perjanjian ini diadakan agar ada penguasa yang bertugas menjamin kepentingan
bersama dapat terpelihara. Perjanjian itu disebut perjanjian masyarakat
(contract social) menurut ajaran Rousseau perjanjiandapat juga terjadi antara
pemerintah negara penjajah dengan rakyat di daerah jajahan, seperti kemerdekaan
Filipina pada tahun 1946 dan India pada tahun 1947.
4. Teori
Penaklukan, suatu negara timbul karena serombongan manusia menaklukan daerah
dan rombongan manusia lain.
Bentuk Negara Menurut teori-teori modern, bentuk negara yang
terpenting ialah negara kesatuan (unitarisme) dan negara serikat (federasi)
1. Negara
Kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh negara
yang berkuasa hanya satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Dalam
negara Kesatuan pelaksanaan pemerintahan negara dapat dilaksanakan dengan
sistem sentralisasi (segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus
oleh pemerintah pusat, sedang daerah-daerah tinggal melaksanakannya) dan sistem
desentralisasi (daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus
urusan rumah tangganya sendiri (otonom daerah) atau dikenal dengan daerah
otonom. Bentuk negara kesatuan pada umumnya mempunyai sifat-sifat sebagai
berikut:
1. Kedaulatan
negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditangani pemerintah pusat
2. Negara
hanya mempunyai satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan
menteri dan satu dewan perwakilan rakyat.
3. Hanya ada
satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta
hankam.
2. Negara
Serikat (Federasi) ialah suatu negara yang merupakan gabungan beberapa negara,
yang menjadi negara-negara bagian dan negara serikat itu.
- WARGA NEGARA
Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau
secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu Negara tertentu,atau dengan
kata lain warganegara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu seorang warga negara senantiasa
berinteraksi dengan negara, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan
kehidupan negaranya. Menurut Pasal 26 ayat 1 bahwa “yang menjadi warga negara
ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Perkataan “asli” di atas
mengandung syarat biologis bahwa asal usul atau turunan menentukan kedudukan
sosial seseorang itu “asli” atau “tidak asli”. Keaslian ditentukan oleh turunan
atau adanya hubungan darah antara yang melahirkan dan yang dilahirkan. Dengan
demikian penentuan keaslian bisa didasarkan atas tiga alternatif, yaitu:
1.turunan
atau pertalian darah (geneologis)
2. ikatan
pada tanah atau wilayahnya (territorial)
3. turunan
atau pertalian darah dan ikatan pada tanah atau wilayah (geneologis-
territorial)
- PENDUDUK
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 26 ayat 2 UUD 1945). Dalam ketentuan UU
No. 3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara, pasal 14 ayat 1
dinyatakan “Penduduk Negara Indonesia ialah tiap-tiap orang yang bertempat
kedudukan di dalam daerah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut.
Dengan demikian WNA dapat dinyatakan sebagai penduduk ketika yang bersangkutan
telah bertempat tinggal selama 1 tahun berturut-turut. Pasal 13 UU No. 3 tahun
1946 disebutkan “bahwa barang siapa bukan warga negara Indonesia ialah orang
asing”. Yulianus S, dkk (1984) dalam KBBI, mengartikan Rakyat adalah
orang-orang yang bernaung di bawah pemerintah tertentu. Sedangkan Hazairin
(1983) dalam Demokrasi Pancasila mengartikan Rakyat ialah sejumlah orang yang
dikuasai, diperintah, dilindungi, dipelihara, diasuh oleh penguasanya.
Perbedaan antara rakyat dan Bangsa adalah bahwa Rakyat lebih menunjukkan
ikatan/hubungan politis yaitu sebagai sekelompok orang yang dikuasai/diperintah
oleh suatu penguasa/pemerintahan tertentu, sedangkan Bangsa merupakan ikatan
yang berdasarkan ikatan yang berdasarkan biologis, kultur, territorial, dan
historis. Sehingga satu bangsa dimungkinkan milik beberapa negara.
- ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN
1. Pengertian
asas ius soli dalam kewarganegaraan;
Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran.
Contoh penerapan asas ius soli; Misalkan ada seseorang anak
yang lahir di wilayah Negara republik Indonesia,dan di Indonesia berlaku asas
ius soli,maka anak tersebut secara otomatis menjadi WNI,karena lahir di
indonesia.
2. Pengertian
asas ius sanguinis dalam kewarganegaraaan;
Asas ius saguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaran
seseorang berdasarkan keturunan,bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran.
Contoh penerapan asas ius saguinis; Misalkan ada seseorang
anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI,dan
Indonesia memakai asas ius sanguinis,maka anak tersebut menjadi WNI,karena ikut
kewarganegaraan orang tuanya.
3. Karena
permohonan Yang dimaksud adalah permohonan menjadi WNI terutama diperuntukkan
bagi anak di luar perkawinan dan kepada anak keturunan asing yang menjadi
penduduk negara atau lahir dari seorang penduduk negara.
4. Karena
pewarganegaraan Apabila menjadi WNI karena permohonan diperuntukkan bagi anak,
maka menjadi WNI karena pewarganegaraan diperuntukkan bagi orang asing yang
sudah dewasa.
- STATUS KEWARGANEGARAAN
1. Pengertian
status kewarganegaraan apatride;
Status kewarganegaran apatride adalah keadaan dimana
seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan,atau keadaan dimana seseorang tidak
menjadi warganegara salah Satu Negara manapun.
2. Pengertian
status kewarganegaraan bipatride;
Status kewarganegaraan bipatride adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai kewarganegaraan
ganda(mempunyai 2 kewarganegaraan).
3. Pengertian
status kewarganegaraan multipatride;
Status kewarganegaraan multipatride adalah suatu keadaan
dimana seseorang mempunyai kewarganegaraan lebih dari dua status warga negara,
yaitu seseorang yang (penduduk) yang tinggal diperbatasan antara dua negara.
Naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum yang dapat
menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan, misalnya seseorang
memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan
permohonan, memilih atau menolak status kewarganegaraan. Naturalisasi ada yang
bersifat aktif yaitu seseorang yang
dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi
warga Negara dari suatu negara. Sedangkan, hak pasif adalah seseorang tidak mau
diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi status warga negara ,
maka yang bersangkutan menggunakan hak repudiasi yaitu untuk menolak pemberi
kewarganegaraan tersebut.
- KEWARGANEGARAAN INDONESIA
1. Pengertian
asas publikasi dalam kewarganegaraan;
Asas publikasi/publisitas adalah asas yang menentukan bahwa
seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan republik indonesia
diumumkan dalam berita Negara republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.
2. Asas
kebenaran substantive dalam kewarganegaraaan;
Asas kebenaran substantif adalah asas yang menentukan bahwa
prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif,tetapi
juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenaranya.Jadi jika seseorang ingin menjadi warganegara
Indonesia,maka orang tersebut harus melengkapi syarat-syarat yang bersifat
substantif,tidak hanya syarat yang bersifat administratif saja.
3. Cara
memperoleh kewarganegaraan di Indonesia;
Kewarganegaraan di Indonesia dapat diperoleh melalui
beberapa cara,yaitu;
– kelahiran,
– pemberian dan pewarganegaraan,
– ikut ayah atau ibunya
Artinya,jika seseorang ingin menjadi warga Negara
Indonesia,harus melalui cara-cara diatas.
4. Cara
memperoleh kewarganegaraan melalui pewarganegaraan di Indonesia;
Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara
pewarganegaraan yaitu dengan cara melakukan permohonan pewarganegaraan yang
diajukan oleh pemohon yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu secara
tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai kepada presiden RI
melalui menteri.Menteri meneruskan permohonan dengan pertimbangan kepada
presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan. Selanjutnya Presiden mengabulkan
atau menolak permohonan kewarganegaraan.
1. Hak dan
Kewajiban Warga Negara
Pasal-pasal dalam UUD 1945 yangmenetapkan hak dan kewajiban
sebagai warga negara mencakup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33 dan 34.
Hak-hak warga negara yang substansial pada prinsipnya antara lain meliputi:
1. Hak untuk
memilih/memberikan suara
2. Hak
kebebasan berbicara
3. Hak
kebebasan pers
4. Hak
kebebasan beragama
5. Hak
kebebasan bergerak
6. Hak
kebebasan berkumpul
7. Hak
kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan atau hukum
Sedangkan CCE (Center for Civic Education) mengajukan hak-hak individu yang
perlu dilindungi oleh negara, meliputi: hak pribadi (personal rights), hak
politik (political rights), hak ekonomi (economic rights) Kewajiban warga
negara merupakan aspek dari tanggung jawab warga negara (citizen
responsibility/civic responsibilities) (CCE, 1994: 37).
Contoh yang termasuk tanggung jawab warga negara antara
lain:
• Melaksanakan
aturan hukum
• Menghargai
orang lain
• Memiliki
informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya
• Melakukan
kontrol terhadap para pemimpin yang dipilihnya dalam melakukan tugas-tugasnya
• Melakukan
komunikasi dengan para wakil di sekolah, pemerintah lokal, pemerintah nasional
- LANDASAN HUKUM
Indonesia memiliki landasan hukum pendidikan kewarganegaraan
yaitu :
1. UUD 1945
2. Pembukaan
UUd 1945, alinea kedua dan keempat ( cita-cita, tujuan, aspirasi bangsa
Indonesia tentang kemerdekaan)
3. Pasal 27
(1), kesamaan kedudukan warga Negara didalam hukum dan pemerintahan.
4. Pasal 27
(3), hak dan kewajiban warga Negara dalam upaya warga Negara.
5. Pasal 30
(1), hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
6. Pasal 31
(1), hak warga Negara pendapatan pendidikan.
7. UU nomor
20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
8. Surat
Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan
kelompok pengembangan kepribadian dan perguruan tinggi.
- PENGERTIAN BANGSA DAN NEGARA
Pengertian Bangsa
Bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kehendak untuk
bersatu yang memiliki persatuan senasib dan tinggal di wilayah tertentu,
beberapa budaya yang sama, mitos leluhur bersama. Pengertian bangsa menurut
para ahli :
• Ernest
Renant, bangsa adalah suatu nyawa, suatu akal yang terjadi dari dua hal yaitu
rakyat yang harus menjalankan satu riwayat, dan rakyat yang kemudian harus
memilikim kemauan, keinginan untuk hidup menjadi satu.
• Otto
Bauer, bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan karakter yang
tumbuh karena kesamaan nasib.
v Unsur-unsur Terbentuknya Bangsa
Menurut Hans Kohn, kebanyakan bangsa terbentuk karena unsur
atau faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain, seperti:
1. Unsur
nasionalisme yaitu kesamaan keturunan.
2. Wilayah.
3. Bahasa.
4.Adat-istiadat
5. Kesamaan
politik.
6. Perasaan.
7. Agama.
Menurut Joseph Stalin, unsur terbentuknya bangsa adalah
adanya:
1. Persamaan
sejarah.
2. Persamaan
cita-cita.
3. Kondisi
objektif seperti bahasa, ras, agama, dan adat-istiadat.
Pengertian Negara
1. Secara
etimologi kata Negara berasal dari kata state (Inggris), Staat (Belanda,
Jerman), E`tat (Prancis), Status, Statum (Latin) yang berarti meletakkan dalam
keadaan berdiri, menempatkan, atau membuat berdiri.
2. Kata
Negara yang dipakai di Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Negara
atau nagari yang artinya wilayah, kota, atau penguasa.
3. Menurut
George Jellinek, Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia
yang mendiami wilayah tertentu.
4. Menurut
R. Djokosoentono, Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang
berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
5. HAK DAN
KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45
Menurut Prof. Dr. Notonagoro:
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang
semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat
oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa
olehnya..
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat
dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak
seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk
mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga
negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua
itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan
hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya
memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri.
Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan
kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang
berkepanjangan.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu
dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara
harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu
akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan
aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka
kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini
tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya.
Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita
karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada
memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan
haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus
bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak
dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28,
yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya,
syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa
negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk
bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini
kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan
kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama
ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.
HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA :
1. Wujud
Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada
umumnya berupa peranan (role).
2. Hak dan
Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum
dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.
Hak Warga Negara Indonesia :
– Hak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
(pasal 27 ayat 2).
– Hak untuk hidup
dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
– Hak untuk
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal
28B ayat 1).
– Hak atas
kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
Berkembang”
– Hak untuk
mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat
pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi
meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup
manusia. (pasal 28C ayat 1)
– Hak untuk
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
– Hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
– Hak untuk
mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).
Kewajiban Warga Negara Indonesia :
– Wajib menaati
hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.
– Wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
menyatakan : setiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”.
– Wajib menghormati
hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :
Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
– Wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2
menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
– Wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.”
DAFTAR PUSTAKA :
Center for Civic Education /CCE (1994) Civitas: National
Standards for Civics and Government, Calabas: CCE
Kaelan, 2002, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar